BANDUNG – "Masyarakat Indonesia menghabiskan USD 10 miliar di 2017 untuk perjalanan dan wisata halal, USD 20 miliar untuk busana muslim, dan USD 10 miliar di sektor media dan rekreasi. Untuk mempertahankan posisi Indonesia yang saat ini dinobatkan sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI), pemerintah Indonesia akan mendorong sertifikasi halal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memastikan infrastruktur, dukungan teknologi informasi dan regulasi yang bertaraf internasional, membangun jaringan platform, memperkuat integrasi paket wisata, meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap produk halal, melindungi hak cipta, dan menginisiasi inovasi produk berorientasi ekspor agar mendapat pengakuan internasional terhadap konten lokal keislaman Indonesia,"ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sekaligus Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) 2019: Halal Lifestyle di Era Milenial yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/4).

IEFest 2019 bertujuan untuk memperkenalkan industri halal kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk menjalankan gaya hidup halal dan potensi manfaatnya terhadap perekonomian Indonesia. Kegiatan ini terdiri dari bincang-bincang industri digital halal, pariwisata halal, Islamic edutainment, moslem modest fashion, dan pameran industri halal yang diramaikan pelaku industri, regulator, start-up milenial, UMKM, dan masyarakat umum. Dalam tiga dasawarsa terakhir, ekonomi dan keuangan syariah berkembang pesat secara global maupun nasional. Data The State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 menunjukkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia di 2017 mencapai USD 2,1 triliun dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai USD 3 triliun di 2023. Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,84 miliar jiwa di 2017 dan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia di 2023. Peningkatan ini berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan halal travel, serta farmasi dan kosmetik halal.

Dalam Rapat Pleno KNKS yang digelar 5 Februari 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberi arahan untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 guna menjawab tantangan tersebut, sekaligus menjadi peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sehingga dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional. MEKSI 2019-2024 akan diluncurkan pada 14 Mei 2019 dengan empat rekomendasi strategi utama, yaitu: 1) penguatan rantai nilai halal dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; 2) penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) dan disempurnakan dalam rencana induk ini; (3) penguatan UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal; dan 4) pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital di perdagangan (e-commerce, market place) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Saat ini, bagi sebagian besar kaum muslim milenial, mengonsumsi produk halal bukan sekadar sebuah kewajiban agama, melainkan sudah menjadi sebuah gaya hidup kekinian. Apalagi, gaya hidup tersebut banyak dipopulerkan kalangan influencer melalui kampanye hijrah. “Promosi gaya hidup halal adalah sebuah keharusan untuk mendorong industri halal menjadi salah satu penggerak utama gerakan arus baru ekonomi syariah. Masa depan gaya hidup halal di kalangan milenial Indonesia terdapat paling tidak pada sektor perjalanan dan wisata halal, sektor busana muslim, serta sektor media dan rekreasi. Secara agregat, pengeluaran terhadap sektor ekonomi syariah di Indonesia pada 2017 adalah sebesar USD 218,8 miliar,” jelas Menteri Bambang. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki konsumen produk halal terbesar di pasar internasional. Untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah dan mendorong optimalisasi produk halal buatan sendiri melalui industri halal, Indonesia akan memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang global. Target ekonomi syariah pada tataran domestik mencakup peningkatan skala usaha, kemandirian, dan kesejahteraan, sementara pada tataran internasional, Indonesia akan menetapkan target berupa peningkatan peringkat Global Islamic Economy Indicator (GIEI).

Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
Untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, dengan 10 Dewan Pengarah yang terdiri atas Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Majelis Ulama Indonesia.

Tugas KNKS
KNKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. KNKS berfungsi sebagai katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk skala nasional maupun internasional. KNKS juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara regulator, pemerintah, dan industri terkait ekonomi dan keuangan syariah guna menciptakan sistem ekonomi syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pencanangan titik awal untuk memosisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia dilakukan seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada Mei 2019. Pencanangan ini mempunyai visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama pasar global ekonomi syariah dunia di 2024.


Bandung, 26 April 2019

Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Email: humas@bappenas.go.id